PSI News.com. JAKARTA – Isu miring kembali menerpa PT Pertamina (Persero). Kali ini, dugaan intervensi dalam proses tender minyak mentah mencuat ke publik dan memicu desakan kuat agar manajemen serta Komisaris Utama Pertamina segera memberikan klarifikasi resmi demi menjaga kredibilitas tata kelola badan usaha milik negara (BUMN) tersebut.
Berdasarkan laporan investigasi yang dirilis oleh media independen Petro Energy pada September 2026, seorang oknum berinisial AT yang mengaku sebagai Staf Khusus atau lingkaran dekat Komisaris Utama Pertamina, Mochamad Iriawan (Iwan Bule), diduga melakukan intervensi.
Oknum yang berinisial AT tersebut ditengarai menggunakan ancaman terhadap rekanan atau trader agar mengakomodir perusahaan trader tertentu, yaitu PT VL, dalam proses tender yang sedang berjalan. Mochamad Iriawan selaku Komisaris Utama maupun jajaran direksi Pertamina belum memberikan pernyataan publik resmi untuk mengkonfirmasi ataupun membantah keberadaan sosok “AT” tersebut.
Ketua Umum DPP KAMAKSI (Kaukus Muda Anti Korupsi) Joko Priyoski menilai sikap bungkamnya para bos-bos di perusahaan minyak negara itu jelas merugikan citra Pertamina yang sedang gencar mengampanyekan prinsip transparansi.
Medan HEBOH! Olimpiade SCE 2026 di Medan Diduga Abaikan Keselamatan Anak, LPPA Sumut Minta Panitia di Evaluasi
Berita Kejati Kalbar Resmi Luncurkan SIKAWAN DAYAK, Perkuat Perlindungan Hak Perdata Perempuan dan Anak Adat
Uncategorized Mediasi Warga Sekitar Pabrik Kampung Ciela Berakhir Damai, Komitmen Perusahaan Dikawal Ketat
Baturaja Agen BRILink BRI BO Baturaja Catat Fee Income, Agen Jawara & Juragan Jadi Penopang Utama
Subang Selamat atas Pelantikan Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si. sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
“Pertamina tidak boleh berlindung di balik status isu yang “masih berupa dugaan”. Sebagai perusahaan yang memegang hajat hidup orang banyak, manajemen Pertamina dan Iwan Bule harus segera bersuara.” kata Ketua Umum DPP KAMAKSI Joko Priyoski kepada wartawan, Sabtu, 26 September.
“Jika sosok AT tersebut adalah oknum eksternal yang mencatut nama pejabat, Pertamina wajib menindaknya secara hukum. Sebaliknya, jika isu ini diabaikan tanpa ada kejelasan, publik akan mempertanyakan komitmen Pertamina dalam menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara bersih dan bebas dari intervensi pihak luar.”tegas Joko.
Penulis : Tim Editor : Tya
Komentar